Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Undang-undang ini merupakan bentuk dekolonialisasi hukum pidana untuk menggantikan KUHP lama warisan kolonial Belanda.
Berikut adalah poin-poin utama mengenai KUHP 2023:
Waktu Pemberlakuan:Meskipun telah diundangkan sejak 2 Januari 2023, KUHP Nasional ini baru akan berlaku efektif secara penuh pada 2 Januari 2026, atau tiga tahun setelah tanggal pengundangan.
Struktur Peraturan: Berbeda dengan KUHP lama yang memiliki tiga buku, KUHP baru disederhanakan menjadi dua buku: Buku Kesatu tentang Aturan Umum dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana.
Jenis Pidana: Mengenal tiga kategori sanksi, yaitu:
- Pidana Pokok: Penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial.
- Pidana Tambahan: Seperti pencabutan hak tertentu atau perampasan barang.
- Pidana Khusus: Pidana mati yang diatur sebagai pidana yang bersifat khusus (dengan masa percobaan 10 tahun).
Pembaruan Hukum:Memasukkan konsep hukum yang hidup di masyarakat (living law), pertanggungjawaban pidana korporasi, serta mengedepankan keadilan restoratif (restorative justice).
Asas Legalitas:Menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.